Terhimpit Politik, Sastra Indonesia Menjadi Sastra Bonsai

Sastra Indonesia tidak lebih dari sastra bonsai, yakni karya sastra yang kerdil akibat dikerdilkan oleh pengarangnya sendiri lantaran terhimpit kekuatan politik. Akhirnya sastrawan kita menjadi intelektual tradisional yakni mengikuti kemauan penguasa karena merasa dihimpit oleh kekuasaan. Padahal seharusnya sastrawan menjadi intelektual organik.

Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menjelaskan bahwa sastra Indonesia adalah sastra bonsai, karena pengarang banyak mengalami ketakutan-ketakutan ketika hendak mengisahkan persoalan kebangsaan kita, termasuk persoalan politik pada masa Orde Baru. “Sastrawan kita dihantui oleh mitos-mitos yang menakutkan, sehingga karya-karya mereka menjadi sastra bonsai alias sastra yang mengerdilkan dirinya sendiri,” kata Yapi, dalam acara Webinar NGONTRAS#2 (Ngobrol Nasional Metasastra) bertema ‘Politik dalam Sastra’ yang digelar oleh Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat Jember, bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember (FKIP UNEJ) dan Kelompok Riset Sastra dan Tradisi Lisan (KeRis TraLis), Sabtu (18/9/2021).

Yapi menjelaskan bahwa sastra Indonesia mencapai titik nadir pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Tidak ada sastra perlawanan apa pun. Yang ada adalah Sri Sumarah, dan karya-karya semacamnya yang mencerminkan tindakan submisif dan pasrah atau menyerah. Padahal sastra merupakan jalan keempat menuju kebenaran. Jalan pertama hingga ketiga adalah agama, filsafat, dan sains. “Karena menjadi jalan menuju kebenaran, maka sastra dan kritik sastra harus berpihak. Berpihak pada kaum marginal, kaum tersubordinasi, dan kaum yang tidak mampu bersuara atau menyampaikan aspirasinya. Tujuan sastra adalah emansipasi untuk mencapai kesetaraan, baik kesetaraan gender, kesetaraan berpendapat, maupun kesetaraan politik,” tegas Yapi.

Yapi menyatakan bahwa historiografi tragedi 1965 adalah historiografi yang sangat buruk dan pincang. Apalagi tragedi tersebut selalu dipolitiskan, yang membuat kehidupan kita sebagai bangsa menjadi tidak sehat. “Setelah tumbangnya Orde Baru, muncul sastra perlawanan yang dimotori oleh Akhmad Tohari melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ahmad Tohari adalah sastrawan yang terbakar jiwanya melihat pembantaian dan penderitaan akibat perbedaan ideologi tahun 1965,” kata Yapi.

Pembicara kedua, Dr. Akhmad Taufiq, M.Pd., dosen FKIP UNEJ, dalam menjawab pertanyaan peserta terkait munculnya fenomena puisi esai Deny JA, menjelaskan bahwa fenomena puisi esai Deny JA merupakan strategi tekstual yang canggih. “Hal itu sah-sah saja sehingga kita tidak perlu antipati. Puisi esai sebagai strategi teksual adalah sah-sah saja dan baik-baik saja. Kita tidak mungkin menolaknya. Hal ini mengingat bahwa dunia sastra memang dunia yang inklusif,” kata Taufiq.

Taufiq menjelaskan bahwa Deny JA tidak menggunakan aturan untuk memaksa, juga tidak memakai senjata untuk menekan. Tetapi menggunakan strategi tekstual yang canggih. “Kita bisa mencermati dengan seksama, apakah puisi esai sebagai strategi tekstual itu semakin memperkaya khazanah perpuisian kita, atau justru mengerdilkan atau membonsai perpuisian kita? Menurut saya fenomena puisi esai sangat menggairahkan perbincangan dalam forum-forum sastra. Sangat menggairahkan karena ada suntikan energi yang luar biasa,” tegas Taufiq.

Dihubungi secara terpisah sebelum acara NGONTRAS#2 dimulai, Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum., ketua HISKI Komisariat Jember sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (FIB UNEJ) menyatakan bahwa NGONTRAS#2 memilih tema ‘Politik dalam Sastra’ karena bulan September merupakan bulan politik. “Kehidupan kita, termasuk kehidupan sastra, tidak bisa lepas dari implikasinya dengan ranah politik. Ini menarik untuk didiskusikan sekaligus menjadi pembelajaran yang mencerahkan bagi kita semua,” kata Heru.

Written by